Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2019

Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pembebasan Denda PKB dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembebasan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor; b. untuk tunggakan pokok PKB dan pokok PKB tahun berjalan tetap dikenakan. (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, telah teridentifikasi/ terdaftar pada Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu A tap (SAM SAT), Gerai, Corner dan Samsat Keliling (SAMLING) dalam wilayah Provinsi Bengkulu. (3) Pemberian pembebasan denda PKB tidak berlaku untuk Kendaraan Bermotor milik pemerintah/ dinas.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bengkulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Bengkulu

Tanggal Penetapan

17 September 2019

Tanggal Pengundangan

19 September 2019

Tanggal Berlaku

19 September 2019

Sumber

Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 32

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 571 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub bengkulu 2019-31 pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH PROVINSI BENGKULU
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 32
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:	a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang perlu diintensifkan pemungutannya; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturart Daerah provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah yang tata caranya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; 1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 28 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. PP No. 20 Tahun 1969 5. Permendagri No. 80 Tahun 2015 6. Perda provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2011 7. Pergub No. 3 Tahun 2012 1. Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pembebasan Denda PKB dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembebasan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor; b. untuk tunggakan pokok PKB dan pokok PKB tahun berjalan tetap dikenakan. (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, telah teridentifikasi/ terdaftar pada Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu A tap (SAM SAT), Gerai, Corner dan Samsat Keliling (SAMLING) dalam wilayah Provinsi Bengkulu. (3) Pemberian pembebasan denda PKB tidak berlaku untuk Kendaraan Bermotor milik pemerintah/ dinas.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019. 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521