Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 62 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan Dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMETADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan Dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Samosir
Nomor
62
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2018
Tempat Penetapan
Pangururan
Tanggal Penetapan
21 Desember 2018
Tanggal Pengundangan
21 Desember 2018
Tanggal Berlaku
21 Desember 2018
Sumber
BD.2018/No.64
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Samosir
Bidang
Halaman ini telah diakses 387 kali
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Mengubah sebagian :
-
PERBUP Kab. Samosir No. 45 Tahun 2017
tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olahraga
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan Dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
Belum Tersedia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan