Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2019

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Mukomuko

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 3 Penyelenggaraan penananam modal bertujuan : a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah b. Maniptakan lapagan kerja c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing ditingkat regional nasioanal dan internasional berdasarkan keunggulan kpmpetitif daerah terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara letari e. Meningkatkan pendapatam daerah untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah dan pengembangan serta memperkuat industri dan perdagangan daerah f. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah g. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan h. Meningkatkan dan mengembangankan ekonomi potemsial menjadi ekkuatan ekonomi riil dengan mengguankan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri i. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Mukomuko

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mukomuko

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Mukomuko

Tanggal Penetapan

02 Juli 2019

Tanggal Pengundangan

08 Juli 2019

Tanggal Berlaku

08 Juli 2019

Sumber

Lembaran Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2019 Nomor

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mukomuko

Bidang

Halaman ini telah diakses 1040 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda_No_12_Tahun_2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MORAL DI ABUPATEN MUKOMUKO
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2019 Nomor
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Mukomuko
ABSTRAK:	a. Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerakan perekonomian, pembangunan daerah dan penciptan lapangan kerja, sehingga perlu mengatur palayaan penananaman modal untuk menjadikakan pelayanan penanaman modal untuk menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai daerah yang menrik bagi penanam modal. b. Bahwa untuk menlaksanakan ketentuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturann Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan untuk memberikan kepstian hukum, maka perlu mengatur Penyelenggarakan penanaamn modal Di Kabupate Mukomuko. 1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 2. UU No.3 Tahun 2003 3. UU No.23 Tahun 2014 4. UU No.25 Tahun 2007 5. UU No.40 Tahun 2007 6. UU No.20 Tahun 2008 7. UU No.28 Tahun 2009 8. PP No.24 Tahun 1986 9. PP No.38 Tahun 2007 10. PP No.1 Tahun 2008 11. PP No.45 Tahun 2008 12. Perpres No.27 Tahun 2009 13. Perpres No.36 Tahun 2010 14. Perpres No.16 Tahun 2012 15. Perpres No.76 Tahun 2017 16. Permendagru No.64 Tahun 2012 17. Permendagri No.100 Tahun 2016 18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.6 Tahun 2018 19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.7 Tahun 2018 20. Perda Mukomuko Np.6 Tahun 2012 21. Perda Mukomuko No.5 Tahun 2015 Pasal 3 Penyelenggaraan penananam modal bertujuan : a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah b. Maniptakan lapagan kerja c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing ditingkat regional nasioanal dan internasional berdasarkan keunggulan kpmpetitif daerah terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara letari e. Meningkatkan pendapatam daerah untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah dan pengembangan serta memperkuat industri dan perdagangan daerah f. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah g. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan h. Meningkatkan dan mengembangankan ekonomi potemsial menjadi ekkuatan ekonomi riil dengan mengguankan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri i. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019. 16 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521