Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2011

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK DAN TERUTANGNYA PAJAK BAB VI PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING BAB IX PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK BAB X PEMBENTULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI KEPADA WAJIB PAJAK BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB XII KEWAJIBAN DAN SANKSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN INSTANSI YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DAN PERTAHANAN DALAM PEMENUHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAB XIII PEMERIKSAAN BAB XIIII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XV KETENTUAN KHUSUS BAB XVI PENYIDIKAN BAB XVII KETENTUAN PIDANA BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BAB XX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Pasarwajo

Tanggal Penetapan

16 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

17 Februari 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2011 /No. 6 , LL 19 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton

Bidang

Halaman ini telah diakses 577 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Buton No.06 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2011 /No. 6 , LL 19 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:	Bahwa pajak daerah merupakan salahsatu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak daerah, dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 37 Tahun 1998; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Buton No. 4 Tahun 2004. Perda Kabupaten Buton No. 1 Tahun 2009. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK DAN TERUTANGNYA PAJAK BAB VI PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING BAB IX PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK BAB X PEMBENTULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI KEPADA WAJIB PAJAK BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB XII KEWAJIBAN DAN SANKSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN INSTANSI YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DAN PERTAHANAN DALAM PEMENUHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAB XIII PEMERIKSAAN BAB XIIII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XV KETENTUAN KHUSUS BAB XVI PENYIDIKAN BAB XVII KETENTUAN PIDANA BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BAB XX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . - - 38 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521