Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 3 Tahun 2019

PERANGKAT DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR ORGANISASI BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BAB V KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK BAB VI UNSUR STAF PERANGKAT DESA BAB VII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PERANGKAT DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kota Pinang

Tanggal Penetapan

12 Juni 2019

Tanggal Pengundangan

19 Juni 2019

Tanggal Berlaku

19 Juni 2019

Sumber

LD.2019/No.3

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1214 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda nomor 3 tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERANGKAT DESA
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2019/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERANGKAT DESA
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pegangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR ORGANISASI BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BAB V KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK BAB VI UNSUR STAF PERANGKAT DESA BAB VII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2019. 12 halaman, 2 halaman penjelasan.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521