Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 44 Tahun 2019
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
MATERI POKOK PERATURAN
Abstrak1. Majelis Kode Etik menegakan kode etik terhadap pelanggaran kode etik 2. Tugas Majelis Kode Etik: a. melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor/Pengadu b. meminta keterangan dari pelapor, pengadu, terlapor, dan sanksi c. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanhggaran kode etik d. mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan 3. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat 4. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak 5. Keputusan majelis kode etik bersifat final 6. Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik yang diatur dengan Keputusan Bupati
METADATA PERATURAN
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan