Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019

Pemberian Rekomendasi untuk Organisasi Kemasyarakatan yang Tidak Berbadan Hukum dan Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang: a. ketentuan umum b. rekomendasi c. permohonan rekomendasi d. pemeriksaan dan verifikasi dokumen permohonan rekomendasi e. penerbitan rekomendasi f. pendanaan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberian Rekomendasi untuk Organisasi Kemasyarakatan yang Tidak Berbadan Hukum dan Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Agama

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Agama

Bentuk Singkat

Peraturan Menag

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

16 Agustus 2019

Tanggal Pengundangan

16 Agustus 2019

Tanggal Berlaku

16 Agustus 2019

Sumber

BN.2019/NO.925,Peraturan.go.id: 14 hlm.

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Agama

Bidang

Halaman ini telah diakses 3469 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permenag Nomor 14 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DAN MEMILIKI KEKHUSUSAN DI BIDANG KEAGAMAAN
2019
Peraturan Menteri Agama NO. 14, BN.2019/NO.925,Peraturan.go.id: 14 hlm.
Peraturan Menteri Agama TENTANG Pemberian Rekomendasi untuk Organisasi Kemasyarakatan yang Tidak Berbadan Hukum dan Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan
ABSTRAK:	a. bahwa untuk pengajuan permohonan pendaftaran organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan memiliki kekhususan di bidang keagamaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri disertai dengan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; b. bahwa untuk memberikan rekomendasi bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan memiliki kekhususan di bidang keagamaan, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian rekomendasi untuk organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan memiliki kekhususan di bidang keagamaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian Rekomendasi untuk Organisasi Kemasyarakatan yang Tidak Berbadan Hukum dan Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958); 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052); Mengatur tentang: a. ketentuan umum b. rekomendasi c. permohonan rekomendasi d. pemeriksaan dan verifikasi dokumen permohonan rekomendasi e. penerbitan rekomendasi f. pendanaan
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019. 14 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019

Pemberian Rekomendasi untuk Organisasi Kemasyarakatan yang Tidak Berbadan Hukum dan Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT