Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2019

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih c. Laporan Operasional d. Laporan Perubahan Ekuitas e. Neraca f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar laporan keuangan desa

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2019 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bima

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Raba

Tanggal Penetapan

12 Agustus 2019

Tanggal Pengundangan

12 Agustus 2019

Tanggal Berlaku

12 Agustus 2019

Sumber

BAGIAN HUKUM KAB. BIMA

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bima

Bidang

Halaman ini telah diakses 593 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

02. perda No. 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2018
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:	Sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lamba 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) UU Nomor 69 Tahun 1958 UU Nomor 28 Tahun 1999 UU Nomor 17 Tahun 2003 UU Nomor 1 Tahun 2004 UU Nomor 15 Tahun 2004 UU Nomor 33 Tahun 2004 UU Nomor 5 Tahun 2014 UU Nomor 23 Tahun 2014 PP Nomor 109 Tahun 2000 PP nomor 24 Tahun 2004 PP Nomor 23 Tahun 2005 PP Nomor 55 Tahun 2005 PP Nomor 56 Tahun 2005 PP Nomor 58 Tahun 2005 PP Nomor 8 Tahun 2006 PP Nomor 19 Tahun 2010 PP Nomor 71 Tahun 2010 PP Nomor 2 Tahun 2012 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Perda Nomor 6 Tahun 2008 Perda Nomor 5 Tahun 2017 Perda Nomor 8 Tahun 2018 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih c. Laporan Operasional d. Laporan Perubahan Ekuitas e. Neraca f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar laporan keuangan desa
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019. - - 11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2019

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT