Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2016

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan Ketentuan sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Ruang Lingkup; c. Kedudukan, Tugas dan Wewenang; d. Hak dan Kewajiban; e. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian; f. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji; g. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan; h. Penyidikan; i. Sekretariat PNS; j. Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil; k. Kartu Tanda Pengenal; l. Pembinaan; m. Pendidikan dan Pelatihan; n. Kerjasama; o. Pembiayaan; p. Ketentuan Peralihan; q. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjarbaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Banjarbaru

Tanggal Penetapan

01 Agustus 2016

Tanggal Pengundangan

01 Agustus 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/NO.5

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjarbaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 762 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA No. 5 TTG PPNS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kota Banjarbaru No. 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kepegawaian, aparatur negara

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

Dalam rangka kepastian dan penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan, telah diatur keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru; Sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan serta guna mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 11 Tahun 2009; Permenkumham No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2010; Peraturan Kapolri No. 20 Tahun 2010; Kepmendagri No. 6 Tahun 2003; Perda Prov. Kalsel No. 4 Tahun 2015; Perda Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2008; Perda Kota Banjarbaru No. 19 Tahun 2011; Perda Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan Ketentuan sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Ruang Lingkup; c. Kedudukan, Tugas dan Wewenang; d. Hak dan Kewajiban; e. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian; f. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji; g. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan; h. Penyidikan; i. Sekretariat PNS; j. Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil; k. Kartu Tanda Pengenal; l. Pembinaan; m. Pendidikan dan Pelatihan; n. Kerjasama; o. Pembiayaan; p. Ketentuan Peralihan; q. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521