Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2019

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM MAKSUD DAN TUJUAN AKSES INFORMASI PUBLIK PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI HAK DAN KEWAJIBAN KOORDINASI PEMBIAYAAN KETENTUAAN LAIN -LAIN KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

25 April 2019

Tanggal Pengundangan

25 April 2019

Tanggal Berlaku

25 April 2019

Sumber

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 745 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NOMOR 13 TAHUN 2019 TTG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUP PEMERINTAH
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi yang berkualitas maka diperlukan adanya pedoman untuk pelaksanaannya; b. bahwa s e h u b u n g a n dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud h u r u f a, perlu d i s u s u n S t a n d a r Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik; c. bahwa b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana dimaksud h u r u f a d a n h u r u f b maka, perlu men e t ap k a n Pe r at u r a n Gub er n u r Sulawesi Tenggara t e n t a n g S t a n d a r Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 t en t a n g Penetapan P e r a t u r a n Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 T ah u n 1964 t e n t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp T ahun 1960 t e n t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 14 T ah u n 2008 t en t a n g Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 3 Undang-Undang Nomor 25 T ah u n 2009 t en t a n g Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tah u n 2014 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah d i u b ah beberapa kali t e r a k h i r dengan Undang- Undang Nomor 9 T ah u n 2015 t en t a n g P e r u b ah a n k e dua a ta s Undang-Undang Nomor 23 T ah u n 2014 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tah u n 2010 t en t a n g Pelak s an aan Undang-Undang Nomor 14 T ah u n 2008 t e n t a n g Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 T ah u n 2017 t en t a n g Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi d an Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri d an Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157). KETENTUAN UMUM MAKSUD DAN TUJUAN AKSES INFORMASI PUBLIK PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI HAK DAN KEWAJIBAN KOORDINASI PEMBIAYAAN KETENTUAAN LAIN -LAIN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2019. 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2019

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT