Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2013

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; 4. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; 5. Pengadaan; 6. Penerimaan dan Penyaluran; 7. Penggunaan; 8. Penatausahaan; - Bagian Ketujuh : Bangun Serah Guna 10. Pengamanan dan Pemeliharaan; - Bagian Kesatu : Pengamanan - Bagian Kedua : Pemeliharaan 11. Penilaian; 12. Penghapusan; 13. Pemindahtanganan; - Bagian Kesatu : Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan - Bagian Kedua : Penjualan - Bagian Ketiga : Tukar Menukar - Bagian Keempat : Hibah - Bagian Kelima : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; 15. Pembiayaan; 16. Tuntutan Ganti Rugi; 17. Ketentuan lain-lain; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tapin

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Rantau

Tanggal Penetapan

25 Januari 2013

Tanggal Pengundangan

25 Januari 2013

Tanggal Berlaku

25 Januari 2013

Sumber

LD.2013/NO.4

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tapin

Bidang

Halaman ini telah diakses 1092 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

04 TAHUN 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Peningkatan pengelolaan terhadap barang milik daerah, perlu dilakukan dalam rangka efisiensi keuangan dan peningkatan pengurusan serta akuntabilitas barang milik daerah. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tapin sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu mengatur pengelolaan barang milik daerah. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 72 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1996; No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Per. Mendagri No. 7 Tahun 2006; Per. Mendagri No. 13 Tahun 2006; Per. Mendagri No. 17 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; 4. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; 5. Pengadaan; 6. Penerimaan dan Penyaluran; 7. Penggunaan; 8. Penatausahaan; - Bagian Ketujuh : Bangun Serah Guna 10. Pengamanan dan Pemeliharaan; - Bagian Kesatu : Pengamanan - Bagian Kedua : Pemeliharaan 11. Penilaian; 12. Penghapusan; 13. Pemindahtanganan; - Bagian Kesatu : Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan - Bagian Kedua : Penjualan - Bagian Ketiga : Tukar Menukar - Bagian Keempat : Hibah - Bagian Kelima : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; 15. Pembiayaan; 16. Tuntutan Ganti Rugi; 17. Ketentuan lain-lain; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2013. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2007 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 41 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2013

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT