Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2019

Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Dan Ruang Lingkup; 3. Pengamanan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang ; 4. Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah ; 5. Informasi Dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah ; 6. Penyelesaian Kerugian Daerah; 7. Penentuan Nilai Kerugian Daerah; 8. Penagihan Dan Penyetoran; 9. Penatausahaan, Akuntansi Dan Pelaporan ; 10. Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian ; 11. Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah; 12. Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah; 13. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya ; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kandangan

Tanggal Penetapan

23 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

23 Desember 2019

Tanggal Berlaku

23 Desember 2019

Sumber

BD.2019/NO.70

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 498 kali

FILE-FILE PERATURAN

2019pb6306069.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2019/NO.70

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Repiblik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Dan Ruang Lingkup; 3. Pengamanan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang ; 4. Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah ; 5. Informasi Dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah ; 6. Penyelesaian Kerugian Daerah; 7. Penentuan Nilai Kerugian Daerah; 8. Penagihan Dan Penyetoran; 9. Penatausahaan, Akuntansi Dan Pelaporan ; 10. Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian ; 11. Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah; 12. Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah; 13. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya ; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
42 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2019

Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT