Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 13 Tahun 2016

Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Usaha Pariwisata; 3. Pendaftaran Usaha Pariwisata; 4. Masa Berlaku TDUP; 5. Hak, Kewajiban dan Larangan; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 8. Ketentuan Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Kuala

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Marabahan

Tanggal Penetapan

11 Juli 2016

Tanggal Pengundangan

12 Juli 2016

Tanggal Berlaku

12 Juli 2016

Sumber

LD.2016/NO.13

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Bidang

Halaman ini telah diakses 747 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 13 Thn 2016 Thn 2016 ttg Penyelenggaraan TDUP.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Permenbudpar No. PM.85/HK.501/MKP/2010; Permenbudpar No. PM.86/HK.501/MKP/2010; Permenbudpar No. PM.87/HK.501/MKP/2010; Permenbudpar No. PM.88/HK.501/MKP/2010; Permenbudpar No. PM.89/HK.501/MKP/2010; Permenbudpar No. PM.90/HK.501/MKP/2010; Permenbudpar No. PM.91/HK.501/MKP/2010; Permenbudpar No. PM.92/HK.501/MKP/2010; Permenbudpar No. PM.93/HK.501/MKP/2010; Permenbudpar No. PM.94/HK.501/MKP/2010; Permenbudpar No. PM.95/HK.501/MKP/2010; Permenbudpar No. PM.96/HK.501/MKP/2010; Permenbudpar No. PM.97/HK.501/MKP/2010; Permenbudpar No. 53 Tahun 2013; Peraturan Kepala BPS No. 57 Tahun 2009; Perda Kab. Batola No. 13 Tahun 2011; Perda Kab. Batola No. 16 Tahun 2010; Perda Kab. Batola No. 2 Tahun 2012; Perda Kab. Batola No. 6 Tahun 2012.
Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Usaha Pariwisata; 3. Pendaftaran Usaha Pariwisata; 4. Masa Berlaku TDUP; 5. Hak, Kewajiban dan Larangan; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 8. Ketentuan Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2016.
16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521