Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan daerah, sasaran penanaman modal, pelayanan penanaman modal, kriteria dan bentuk percepatan penanaman modal, mekanisme percepatan penanaman modal, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, kriteria dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, jenis usaha, koordinasi pengendalian dan evaluasi, pembinaan pengawasan, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Sangatta

Tanggal Penetapan

18 Juli 2019

Tanggal Pengundangan

22 Juli 2019

Tanggal Berlaku

22 Juli 2019

Sumber

LD.2019/NO.2

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 819 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 2 THN 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

INSENTIF-PEMBERIAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 278 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 45 Tahun 2008 Pasal 7 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dan Permendagri No. 64 Tahun 2012 Pasal 3 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Modal. Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2008; Permendagri No. 64 Tahun 2012. Dalam peraturan ini diatur tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan daerah, sasaran penanaman modal, pelayanan penanaman modal, kriteria dan bentuk percepatan penanaman modal, mekanisme percepatan penanaman modal, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, kriteria dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, jenis usaha, koordinasi pengendalian dan evaluasi, pembinaan pengawasan, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019. Peraturan yang akan Diatur: Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta diatur dengan Peraturan Daerah; Ketentuan Iebih Ianjut mengenai pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati; Ketentuan mengenai penilaian kriteria penerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal pada Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati; Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati. 23 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521