Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2012

Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pengarustamaan gender di lingkungan pemerintah provinsi papua barat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Papua Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Manokwari

Tanggal Penetapan

30 Juli 2012

Tanggal Pengundangan

31 Juli 2012

Tanggal Berlaku

31 Juli 2012

Sumber

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 190

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Papua Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 409 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub PB Tahun 2012 Nomor 9.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 190

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Pembangunan upaya menindaklanjuti Gender dalam Nasional dan Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka diperlukan adanya Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang—undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang—Undang Nomor 25 tahun 2004; Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pengarustamaan gender di lingkungan pemerintah provinsi papua barat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521