Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif. (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial; c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan d. Asisten Administrasi Umum e. Jabatan Fungsional; f. Staf Ahli.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lebong

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Tubei

Tanggal Penetapan

22 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

22 Desember 2016

Tanggal Berlaku

22 Desember 2001

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lebong

Bidang

Halaman ini telah diakses 835 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_NO_36_TAHUN_2016_TTG_SOTK.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 9 Tahun 1967; UU No 39 Tahun 2003; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Permentan No 43/Permentan/OT/010/8/2016; Permen KP No 26/Permen-KP/2016; Permen PPPA No 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala BKKBN No 163 Tahun 2016; Permenkes No 49 Tahun 2016; Permen PUPR No 32/PRT/M/2016; Permenhub No PM 129 Tahun 2016; Permen LHK No P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Peraturan Kepala Anri No 30 Tahun 2016; Peraturan Kepala Perpusnas No 10 Tahun 2016; Permenkominfo No 14 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lemsaneg No 9 Tahun 2016; Permendikbud No 47 Tahun 2016; Permenaker No 2019 Tahun 2016; Permen KUKM No 13/Per/M.KUKM/X/2016; Permenpora No 33 Tahun 2016; Permensos No 14 Tahun 2016; Perda Lebong No 10 Tahun 2016. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif. (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial; c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan d. Asisten Administrasi Umum e. Jabatan Fungsional; f. Staf Ahli.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2001. 45 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521