Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Asas, Tujuan, Ruang lingkup dari pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat Rejang. keberadaan dan kedudukan hukum msyarakat rejang, wilayah adat. Hak masyarakat hukum adat rejang., lembaga adat, hukum adat, kewenangan pemerintah daerah, Tata cara penetapan wilayah adat. Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat rejang, pembiayaan, penyelesaian sengketa, penyidikan dan ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lebong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Tubei

Tanggal Penetapan

15 September 2017

Tanggal Pengundangan

15 September 2017

Tanggal Berlaku

15 September 2017

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor

Subjek

HUKUM ACARA DAN PERADILAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lebong

Bidang

Halaman ini telah diakses 1936 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_NOMOR_4_TAHUN_2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang
ABSTRAK:	Bahwa pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum adat Rejang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa pegaturan pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat Rejang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014 Asas, Tujuan, Ruang lingkup dari pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat Rejang. keberadaan dan kedudukan hukum msyarakat rejang, wilayah adat. Hak masyarakat hukum adat rejang., lembaga adat, hukum adat, kewenangan pemerintah daerah, Tata cara penetapan wilayah adat. Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat rejang, pembiayaan, penyelesaian sengketa, penyidikan dan ketentuan pidana, ketentuan peralihan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017. 17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT