Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2019

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengaturan pengelolaan BMD dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk : a. mengamankan BMD; b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan BMD; c. memberikan jaminan atau kepastian dalam pengelolaan BMD. Tujuan pengelolaan BMD adalah untuk: a. sebagai pedoman dalam Pengelolaan BMD; b. memberikan jaminan/kepastian hukum dalam Pengelolaan BMD; c. mengamankan BMD; d. menyeragamkan sistem dan prosedur Pengelolaan BMD; dan e. mengoptimalkan Pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; g. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD; h. mewujudkan Pengelolaan BMD secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kepahiang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kepahiang

Tanggal Penetapan

31 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

01 November 2019

Tanggal Berlaku

01 November 2019

Sumber

Lembaran Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2019 Nomor 7

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Bidang

Halaman ini telah diakses 4332 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Salinan Perda Nomor 7 BMD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengelolaan Barang Milik Daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2019 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, maka perlu mengatur pengelolaan barang milik daerah; 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU No. 28 Tahun 1999 3. UU No. 17 Tahun 2003 4. UU No. 1 Tahun 2004 5. UU No. 23 Tahun 2014 6. UU No. 30 Tahun 2014 7. PP No. 27 Tahun 2014 8. PP No. 84 Tahun 2014 9. PP No. 18 Tahun 2016 10. PP No. 12 Tahun 2019 11. Perpres No. 04 Tahun 2015 12. Permendagri No. 19 Tahun 2016 13. Permendagri No. 108 Tahun 2016 Pengaturan pengelolaan BMD dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk : a. mengamankan BMD; b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan BMD; c. memberikan jaminan atau kepastian dalam pengelolaan BMD. Tujuan pengelolaan BMD adalah untuk: a. sebagai pedoman dalam Pengelolaan BMD; b. memberikan jaminan/kepastian hukum dalam Pengelolaan BMD; c. mengamankan BMD; d. menyeragamkan sistem dan prosedur Pengelolaan BMD; dan e. mengoptimalkan Pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; g. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD; h. mewujudkan Pengelolaan BMD secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019. 112

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521