Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2016

PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai langkah-langkah yang harus diikuti dalam penyusunan dan penetapan keputusan. Syarat dan Ketentuan Persyaratan yang harus dipenuhi agar keputusan Bupati sah dan berlaku, termasuk dasar hukum yang mendasari. Penjelasan tentang format dan struktur keputusan Bupati yang harus diikuti, termasuk bagian-bagian yang perlu dicantumkan. Mekanisme untuk pengesahan keputusan Bupati, termasuk tanda tangan dan nomor registrasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

19 Agustus 2016

Tanggal Pengundangan

19 Agustus 2016

Tanggal Berlaku

19 Agustus 2016

Sumber

BD 2016/NO.13

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 397 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO-13-2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD 2016/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI
ABSTRAK:	Penyelenggaraan Pemerintahaan harus mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan dan mengutamakan dasar hukum, kepatutan, dan keteraturan dalam setiap tindakan; Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Keputusan Bupati diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28I Undang Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut mengandung arti bahwa semua tindakan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah harus berdasarkan hukum dan tidak ada aturan yang retro aktif, hal tersebut sesuai dengan teori perundang-undangan secara universal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Bupati. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Pembinaannya; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah. Peraturan ini mengatur mengenai langkah-langkah yang harus diikuti dalam penyusunan dan penetapan keputusan. Syarat dan Ketentuan Persyaratan yang harus dipenuhi agar keputusan Bupati sah dan berlaku, termasuk dasar hukum yang mendasari. Penjelasan tentang format dan struktur keputusan Bupati yang harus diikuti, termasuk bagian-bagian yang perlu dicantumkan. Mekanisme untuk pengesahan keputusan Bupati, termasuk tanda tangan dan nomor registrasi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016. 13 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2016

PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT