Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016

BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER KABUPATEN NUNUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai menetapkan tujuan pendirian Islamic Center sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Mengatur susunan dan tanggung jawab pengurus Badan Pengelola. Menjelaskan tugas Badan Pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER KABUPATEN NUNUKAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

23 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

23 Mei 2016

Tanggal Berlaku

23 Juni 2016

Sumber

BD 2016/NO.7

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 530 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO-07-2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER KABUPATEN NUNUKAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD 2016/NO.7
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER KABUPATEN NUNUKAN
ABSTRAK:	Dalam upaya membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, maka perlu adanya pusat kegiatan keagamaan. Untuk menumbuh kembangkan syiar Islam, maka Islamic Center perlu dikelola secara profesional, amanah dan transparan. Dalam rangka menuju kemandirian pengelolaan Islamic Center Kabupaten Nunukan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Badan Pengelola, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Badan Pengelola Islamic Center Kabupaten Nunukan. Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur mengenai menetapkan tujuan pendirian Islamic Center sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Mengatur susunan dan tanggung jawab pengurus Badan Pengelola. Menjelaskan tugas Badan Pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2016. 16 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521