Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2019

Kepemudaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Kepemudaan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 3. Perencanaan; 4. Penyelenggaraan Kepemudaan; 5. Organisasi Kepemudaan; 6. Prasarana dan Sarana; 7. Peran Serta Masyarakat; 8. Kerjasama; 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Pendanaan; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

11 September 2019

Tanggal Pengundangan

12 September 2019

Tanggal Berlaku

12 September 2019

Sumber

LD.2019/NO.10

Subjek

PEMUDA DAN OLAH RAGA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 2205 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda Nomor 10 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kepemudaan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus yang sehat serta memiliki karakter, komitmen dan kompetensi unggul guna melanjutkan pembangunan diperlukan penataan kepemudaan secara menyeluruh agar pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta berdayasaing global dalam pelbagai kegiatan; bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kepemudaan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Tentang Kepemudaan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 3. Perencanaan; 4. Penyelenggaraan Kepemudaan; 5. Organisasi Kepemudaan; 6. Prasarana dan Sarana; 7. Peran Serta Masyarakat; 8. Kerjasama; 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Pendanaan; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019. 26 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521