Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2016

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai menetapkan tujuan pemberian beasiswa untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Menjelaskan kriteria dan syarat bagi calon penerima beasiswa. Mengatur prosedur seleksi dan penetapan penerima beasiswa secara transparan. Menentukan jenis dan jumlah beasiswa yang tersedia, termasuk tingkat pendidikan yang dapat didanai. Menyusun mekanisme pelaporan dan evaluasi terhadap penggunaan dan dampak beasiswa. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nunukan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

01 Februari 2016

Tanggal Pengundangan

01 Februari 2016

Tanggal Berlaku

01 Februari 2016

Sumber

BD 2016/NO.2

Subjek

PENDIDIKAN - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 517 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO-02-2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD 2016/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
ABSTRAK:	Dalam upaya Peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Kabupaten Nunukan memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikannya melalui pemberian beasiswa. Untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dukungan Pendanaan Terhadap Politeknik Nunukan, maka perlu mengatur pedoman pemberian beasiswa di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pedoman Pemberian Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidika sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dukungan Pendanaan Terhadap Politeknik Nunukan; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan ini mengatur mengenai menetapkan tujuan pemberian beasiswa untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Menjelaskan kriteria dan syarat bagi calon penerima beasiswa. Mengatur prosedur seleksi dan penetapan penerima beasiswa secara transparan. Menentukan jenis dan jumlah beasiswa yang tersedia, termasuk tingkat pendidikan yang dapat didanai. Menyusun mekanisme pelaporan dan evaluasi terhadap penggunaan dan dampak beasiswa. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nunukan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2016. 10 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2016

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT