Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2017

Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Tujuan, Ruang Lingkup dan Asas; c. Identifikasi Fakir Miskin dan Anak Terlantar; d. Hak dan Kewajiban; e. Penyusunan Strategi dan Program; f. Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar; g. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; h. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; i. Pembiayaan; j. Peran Serta Masyarakat; k. Penghargaan; l. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Kuala

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Marabahan

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

22 Februari 2017

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2017/NO.4

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Bidang

Halaman ini telah diakses 1168 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 4 Thn 2017 ttg Fakir Miskin Batola.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

HAK ASASI MANUSIA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

ABSTRAK:

Perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan di Daerah, strategi dan program dalam bentuk rencana penanganan kemiskinan dan anak terlantar di Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 63 Tahun 2013; Perpres No. 96 Tahun 2015; Perda Prov Kalsel No. 13 Tahun 2013; Perda Prov. Kalsel No. 9 Tahun 2008.
Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Tujuan, Ruang Lingkup dan Asas; c. Identifikasi Fakir Miskin dan Anak Terlantar; d. Hak dan Kewajiban; e. Penyusunan Strategi dan Program; f. Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar; g. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; h. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; i. Pembiayaan; j. Peran Serta Masyarakat; k. Penghargaan; l. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521