Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 48 Tahun 2016

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal/Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dinas Penanaman Modal / Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pembantu Kepala Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal/Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengembagan iklim investasi, kerjasama, promosi, pelayanan penanaman modal, pengawasan dan pengendalian dan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal/Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamuju Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pasangkayu

Tanggal Penetapan

28 September 2016

Tanggal Pengundangan

28 September 2016

Tanggal Berlaku

28 September 2016

Sumber

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 369 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tupoksi & Rinc Tugas Dinas Penanaman Modal Ptsp.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kedudukan-Tugas-Pokok-Fungsi-dan-Rincian-Tugas-Dinas-Penanaman-Modal-Pelayanan-Terpadu-Satu-Pintu
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal/Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Dinas Penanaman Modal/Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494); 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind0onesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Dinas Penanaman Modal / Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pembantu Kepala Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal/Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengembagan iklim investasi, kerjasama, promosi, pelayanan penanaman modal, pengawasan dan pengendalian dan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2016. 30

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 48 Tahun 2016

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal/Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT