Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019

Pembentukan Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN ; BAB III PRODUK HUKUM DAERAH ; BAB IV PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH ; BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN ; BAB VI FASILITASI DAN EVALUASI ; BAB VII KONSULTASI ; BAB VIII NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH ; BAB IX PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI ; BAB X PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH ; BAB XI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA ; BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT ; BAB XIII PEMBIAYAAN ; BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN ; BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

14 Juni 2019

Tanggal Pengundangan

17 Juni 2019

Tanggal Berlaku

17 Juni 2019

Sumber

LD.2019/10

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 1072 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KOBAR NO 10 THN 2019 TTG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

administrasi
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi. Untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan i perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan yang se suai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN ; BAB III PRODUK HUKUM DAERAH ; BAB IV PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH ; BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN ; BAB VI FASILITASI DAN EVALUASI ; BAB VII KONSULTASI ; BAB VIII NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH ; BAB IX PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI ; BAB X PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH ; BAB XI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA ; BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT ; BAB XIII PEMBIAYAAN ; BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN ; BAB XV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019. 89 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521