Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 20 Tahun 2008

Peradilan Adat di Papua

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peradilan adat di Papua bertujuan : a. sebagai wujud pengakuan pemerintah terhadap keberadaan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat Papua dan bukan Papua; b. memperkokoh kedudukan peradilan adat; c. menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan; d. menjaga harmonisasi dan keseimbangan kosmos; dan e. membantu pemerintah dalam penegakan hukum.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Papua

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua)

Bentuk Singkat

Perdasus Papua

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Jayapura

Tanggal Penetapan

22 Desember 2008

Tanggal Pengundangan

23 Desember 2008

Tanggal Berlaku

23 Desember 2008

Sumber

LD.2008/NO.20

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Papua

Bidang

Halaman ini telah diakses 3267 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDASUS PAPUA NOMOR 20 TAHUN 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERADILAN ADAT DI PAPUA
2008
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 20, LD.2008/NO.20
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) TENTANG Peradilan Adat di Papua
ABSTRAK:	a. bahwa pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain; b. bahwa salah satu kekhususan otonomi bagi Provinsi Papua adalah adanya penyelenggaraan pengadilan adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; c. bahwa pada kenyataannya kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada pengadilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat. Kenyataan ini makin diperkuat dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; d. bahwa dalam praktek penegakan hukum di Papua menunjukkan perkara pidana yang ditangani oleh pengadilan negara yang keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap, namun pihak korban biasanya menuntut pelaku melalui pengadilan adat dengan sanksi yang berat sehingga berdampak terhadap gangguan keamanan dan ketertiban/masyarakat di Papua; e. bahwa keprihatinan dan antisipasi tentu memerlukan sinergitas antara peradilan negara dan pengadilan adat dalam menangani berbagai perkara yang terjadi dalam masyarakat; f. bahwa untuk mengimplementasi kekhususan dalam Otsus Papua dalam bentuk penyelenggaraan pengadilan adat, mencermati situasi dan kondisi penegakan hukum, maka diperlukan sinergitas tinggi dari pihak peradilan dan pengadilan adat dalam menangani berbagai bentuk perkara yang terjadi dalam masyarakat Papua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Peradilan adat di Papua bertujuan : a. sebagai wujud pengakuan pemerintah terhadap keberadaan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat Papua dan bukan Papua; b. memperkokoh kedudukan peradilan adat; c. menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan; d. menjaga harmonisasi dan keseimbangan kosmos; dan e. membantu pemerintah dalam penegakan hukum.
CATATAN:	Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2008. - - 11 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521