Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2019

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II WAJIB LAPOR ; BAB III PENYAMPAIAN LHKPN ; BAB IV PENGELOLA LHKPN ; BAB V SANKSI ; BAB V TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

10 Mei 2019

Tanggal Pengundangan

10 Mei 2019

Tanggal Berlaku

10 Mei 2019

Sumber

BD.2019/14

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 414 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP KOBAR NO 14 THN 2019 TTG LAP HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kepegawaian
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2019/14
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan i Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak undangundang ini mulai berlaku, setiap Penyelenggara Negara hams melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya. Untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, koiusi, dan nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai wujud kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II WAJIB LAPOR ; BAB III PENYAMPAIAN LHKPN ; BAB IV PENGELOLA LHKPN ; BAB V SANKSI ; BAB V TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ; BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019. 8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2019

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT