Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan walikota ini mengatur tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN dengan sistematika sebagai berikut : 1. KETENTUAN UMUM 2. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 3. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 4. PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA 5. PELESTARIAN NASKAH KUNO 6. PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA 7. KELEMBAGAAN 8. KERJASAMA DAN KEMITRAAN 9. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 10. KEADAAN DARURAT 11. PENGHARGAAN 12. PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN 13. PEMBIAYAAN 14. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Padang Panjang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Padang Panjang

Tanggal Penetapan

17 Juni 2019

Tanggal Pengundangan

17 Juni 2019

Tanggal Berlaku

17 Juni 2019

Sumber

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 4

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Padang Panjang

Bidang

Halaman ini telah diakses 527 kali

FILE-FILE PERATURAN

padang panjang-Perda no. 4 th 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka membangun hubungan bermasyarakat dan keluarga dan meningkatkan kecerdasan, identitas budaya, dan kegemaran membaca masyarakat melalui perpustakaan dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan belajar sepanjang hayat; bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, wahana pembelajaran, rekreasi, dan pelestarian budaya daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional, maka perlu dilakukan pengembangan perpustakaan; bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017.
Peraturan walikota ini mengatur tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN dengan sistematika sebagai berikut : 1. KETENTUAN UMUM 2. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 3. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 4. PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA 5. PELESTARIAN NASKAH KUNO 6. PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA 7. KELEMBAGAAN 8. KERJASAMA DAN KEMITRAAN 9. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 10. KEADAAN DARURAT 11. PENGHARGAAN 12. PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN 13. PEMBIAYAAN 14. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
35 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT