Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan daerah ini mengatur tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, dengan isi sebagai berikut : 1. KETENTUAN UMUM 2. PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN 3. PEMBINAAN KEARSIPAN 4. PENGELOLAAN KEARSIPAN 5. PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 6. PERIZINAN 7. KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 8. KERJASAMA ANTAR DAERAH 9. PENGAWASAN DAN EVALUASI 10. PERAN SERTA MASYARAKAT 11. PEMBIAYAAN 12. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Padang Panjang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Padang Panjang

Tanggal Penetapan

17 Juni 2019

Tanggal Pengundangan

17 Juni 2019

Tanggal Berlaku

13 Juni 2019

Sumber

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 5

Subjek

ARSIP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Padang Panjang

Bidang

Halaman ini telah diakses 657 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

padang panjang-Perda no. 5 th 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

arsip
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
ABSTRAK:	bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting strategis yang meliputi penyajian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Daerah; bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah, organisasi masyarakat, dan perorangan, harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dinyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Peraturan daerah ini mengatur tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, dengan isi sebagai berikut : 1. KETENTUAN UMUM 2. PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN 3. PEMBINAAN KEARSIPAN 4. PENGELOLAAN KEARSIPAN 5. PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 6. PERIZINAN 7. KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 8. KERJASAMA ANTAR DAERAH 9. PENGAWASAN DAN EVALUASI 10. PERAN SERTA MASYARAKAT 11. PEMBIAYAAN 12. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019. 34 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521