Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2016

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Malinau. Peraturan ini mencakup ketentuan pendaftaran penduduk; ketentuan pencatatan sipil; data dan dokumen kependudukan; kelembagaan; pembinaan, pengawasan, dan penertiban administrasi kependudukan; tata cara pengenaan sanksi administrasi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2016 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Malinau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Malinau Kota

Tanggal Penetapan

04 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2016

Tanggal Berlaku

04 Januari 2016

Sumber

BD 2016/NO.2

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Malinau

Bidang

Halaman ini telah diakses 445 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 2 PERATURAN BUPATI penyelenggaraan admin Duk.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD 2016/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau; dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau, maka perlu adanya pengaturan pelaksanaan mengenai tata cara, persyaratan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; . Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; . Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; . Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau Peraturan ini mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Malinau. Peraturan ini mencakup ketentuan pendaftaran penduduk; ketentuan pencatatan sipil; data dan dokumen kependudukan; kelembagaan; pembinaan, pengawasan, dan penertiban administrasi kependudukan; tata cara pengenaan sanksi administrasi
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016. 66 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2016

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT