Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2015

Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi meliputi: a. perizinan usaha jasa konstruksi; b. penyedia jasa, pengguna jasa dan kontrak kerja; c. perlindungan tenaga kerja; d. pembinaan jasa konstruksi; e. peran serta masyarakat; f. kegagalan bangunan; dan g. penyelesaian sengketa/perselisihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

05 Mei 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/No.3

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 806 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No.3 Thn 2015 ttg Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

jasa konstruksi
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	Penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai pembentuk lingkungan terbangun dan melibatkan berbagai material, teknologi, profesi, dan usaha konstruksi harus menjamin perlindungan masyarakat, lingkungan, budaya dan peradaban, serta perekonomian untuk membangun Daerah. Penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Tengah yang akan dicapai yaitu meneruskan dan menuntaskan pembangunan Kalimantan Tengah agar rakyat lebih sejahtera dan bermartabat demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum mengatur secara lengkap mengenai penyelenggaraan kontruksi terkait pelaku, proses, sistem manajemen mutu, dan perlindungan tenaga kerja konstruksi, sehingga perlu diatur secara komprehensif dengan peraturan daerah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi meliputi: a. perizinan usaha jasa konstruksi; b. penyedia jasa, pengguna jasa dan kontrak kerja; c. perlindungan tenaga kerja; d. pembinaan jasa konstruksi; e. peran serta masyarakat; f. kegagalan bangunan; dan g. penyelesaian sengketa/perselisihan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 28 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521