Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif, kekeluargaan, dan keadilan. Tugas dan Wewenang pemerintah daerah ; melakukan pemberdayaan Koperasi; memberikan perlindungan terhadap koperasi Pemerintah Daerah menyusun prioritas bidang ekonomi yang dapat dilakukan oleh koperasi
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat