Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 19 Tahun 2019

LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksana, Jenis Layanan, Pelaksanaan, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian, serta Pelaporan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 19 Tahun 2019 tentang LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pakpak Bharat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Salak

Tanggal Penetapan

26 Juni 2019

Tanggal Pengundangan

27 Juni 2019

Tanggal Berlaku

27 Juni 2019

Sumber

BD.2019/NO.19

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

Bidang

Halaman ini telah diakses 481 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2019pb1215019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

layanan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
ABSTRAK:	Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat dalam penanganan keadaan gawat darurat (emergency) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksana, Jenis Layanan, Pelaksanaan, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian, serta Pelaporan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019. 8 Hlmn. Lampiran 2 Hlmn.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521