Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 16 Tahun 2007

Retibusi Pasar, Grosir dan atau Pertokoan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Obyek, dan Subyek Ijin; Golongan Retribusi; Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retibusi Pasar, Grosir dan atau Pertokoan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sorong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Aimas

Tanggal Penetapan

22 Desember 2007

Tanggal Pengundangan

22 Desember 2007

Tanggal Berlaku

22 Desember 2007

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2007 NOMOR 16

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sorong

Bidang

Halaman ini telah diakses 385 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Tahun 2007 Nomor 16.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETIBUSI PASAR. GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2007 NOMOR 16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retibusi Pasar, Grosir dan atau Pertokoan

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sorong Nomor: 7/PERDA/1973 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat Daerah Tingkat II Sorong Nomor 3 Tahun 1979 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong Nomor 5 Tahun 1995 tidak sesuai lagi dengan perkembangan Perekonomian Dewasa ini, maka perlu ditinjau kembali; b. bahwa dengan pelaksanaan Otonomi dimana Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga Daerah diberikan kewenangan untuk mengupayakan dan berusaha menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa Retribusi Pasar merupakan salah satu objek Pendapatan Asli Daerah yang digali dan dikelola oleh Daerah dalam Rangka Pembangunan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiaman dimaksud huruf a, b dan c di atas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retibusi Pasar, Grosi dan atau Pertokoan.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 24 Tahun 2000; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 105 Tahun 2000; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; Kepmendagri Nomor 23 Tahun 1986; Kepmendagri Nomor 171 Tahun 1997; Perda Kab. Sorong Nomor 4 Tahun 2000; dan Perda Kab. Sorong Nomor 13 Tahun 2000.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Obyek, dan Subyek Ijin; Golongan Retribusi; Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1995 tentang Retribusi Pasar
-
6 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 16 Tahun 2007

Retibusi Pasar, Grosir dan atau Pertokoan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT