Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019

KETAHANAN PANGAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang KETAHANAN PANGAN, dengan sistematika sebagai berikut : 1. KETENTUAN UMUM; 2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; 3. PERENCANAAN PANGAN; 4. KETERSEDIAAN PANGAN DAN CADANGAN PANGAN; 5. KRISIS PANGAN; 6. KETERJANGKAUAN PANGAN; 7. KONSUMSI PANGAN DAN GIZI; 8. KEAMANAN PANGAN; 9. PENGANEKARAGAMAN PANGAN; 10. MUTU DAN GIZI PANGAN; 11. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 12. PERAN SERTA MASYARAKAT; 13. PEMBIAYAAN; 14. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang KETAHANAN PANGAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Painan

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR: 1

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 779 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019.doc

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pertanian dan Peternakan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR: 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KETAHANAN PANGAN
ABSTRAK:	bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia; bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera; bahwa ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diwujudkan melalui ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Derah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015. Peraturan Daerah ini mengatur tentang KETAHANAN PANGAN, dengan sistematika sebagai berikut : 1. KETENTUAN UMUM; 2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; 3. PERENCANAAN PANGAN; 4. KETERSEDIAAN PANGAN DAN CADANGAN PANGAN; 5. KRISIS PANGAN; 6. KETERJANGKAUAN PANGAN; 7. KONSUMSI PANGAN DAN GIZI; 8. KEAMANAN PANGAN; 9. PENGANEKARAGAMAN PANGAN; 10. MUTU DAN GIZI PANGAN; 11. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 12. PERAN SERTA MASYARAKAT; 13. PEMBIAYAAN; 14. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 40 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521