Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2018

Retribusi Pelayanan Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX RETRIBUSI TERUTANG; BAB X PENETAPAN RETRIBUSI; BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN; BAB XV KEBERATAN; BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN; BAB XIX PELAKSANA DAN PENGAWASAN; BAB XX KETENTUAN PIDANA; BAB XXI PENYIDIKAN; BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

01 November 2018

Tanggal Pengundangan

02 November 2018

Tanggal Berlaku

02 November 2018

Sumber

LD.2018/25

Subjek

KESEHATAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 875 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Seruyan No 3 Tahun 2018 ttg Retribusi Jasa Kesehatan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi daerah-kesehatan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	bahwa sesuai Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu Jenis Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Seruyan. Sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kabupaten Seruyan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pada Bagian Pertama Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mendayagunakan sarana dan prasarana kesehatan daerah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX RETRIBUSI TERUTANG; BAB X PENETAPAN RETRIBUSI; BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN; BAB XV KEBERATAN; BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN; BAB XIX PELAKSANA DAN PENGAWASAN; BAB XX KETENTUAN PIDANA; BAB XXI PENYIDIKAN; BAB XXII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C ) dinyatakan tidak berlaku. 103 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521