Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2016

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberian Air Susu Eksklusif. Pembinaan dan Pengawasan program pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan kesempatan pada ibu untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan rawat gabung dalam rangka memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi. Apabila ASI Eksklusif tidak dapat diberikan oleh ibu kandung, maka pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh Pendonor ASI. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi, produk bayi, produk bayi lain kecuali terdapat indikasi medis pemberian ASI. Dalam rangka mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif, penyelenggara tempat kerja dan sarana umum harus menyediakan waktu dan faslitias khusus. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan produsen dan distributor susu formula dan/atau produk bayi, tempat kerja dan tempat sarana umum, satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Perda ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa: teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan izin.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tapin

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Rantau

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

06 Januari 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/NO.4

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tapin

Bidang

Halaman ini telah diakses 743 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA TAPIN 04 TH 2016 Pemberian ASI Eksklusif.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

ANAK – AIR SUSU IBU

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk melindungi, mendukung dan mempromosikan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk mengatur Pemberian Air Susu Eksklusif di Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, dan Nomor 1177/MENKES/PB/XII/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberian Air Susu Eksklusif. Pembinaan dan Pengawasan program pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan kesempatan pada ibu untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan rawat gabung dalam rangka memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi. Apabila ASI Eksklusif tidak dapat diberikan oleh ibu kandung, maka pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh Pendonor ASI. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi, produk bayi, produk bayi lain kecuali terdapat indikasi medis pemberian ASI. Dalam rangka mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif, penyelenggara tempat kerja dan sarana umum harus menyediakan waktu dan faslitias khusus. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan produsen dan distributor susu formula dan/atau produk bayi, tempat kerja dan tempat sarana umum, satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Perda ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa: teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan izin.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Ketentuan mengenai tata cara pemberian ASI dan indikasi medis pemberian ASI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Ketentuan mengenai Pengelolaan Donor ASI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Ketentuan mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja dan sarana umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
20 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521