Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 3 Tahun 2016

Pemerintah Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD BAB VI HUBUNGAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BAB VII PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BAB VIII BUM Desa BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gunung Mas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kuala Kurun

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

07 Juni 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/No.231

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Bidang

Halaman ini telah diakses 1805 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No.3 Thn 2016 ttg Pemerintah Desa .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/No.231

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemerintah Desa

ABSTRAK:

Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas, melalui upaya peningkatan pelayanan masyarakat desa dan pembangunan desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspekaspek penataan organisasi penyelenggara pemerintahan desa, penataan perencanaan pembangunan desa, dan penataan pembentukan badan usaha yang dimiliki oleh desa dengan memperhatikan potensi, kearifan lokal, peluang dan tantangan ekonomi pada tingkat desa yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur suatu pedoman Pembentukan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Memberikan payung hukum terhadap pedoman penyusunan rencana pembangunan desa dan pembentukan badan usaha yang dimiliki desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas, sehingga menjadi lebih tertib, teratur dan partisipatif maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Untuk memenuhi pertimbangan sebagai dimaksud maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2015. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD BAB VI HUBUNGAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BAB VII PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BAB VIII BUM Desa BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
102 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521