Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2019

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Perencanaan; 4. Wilayah Pertambangan; 5. Izin Usaha Pertambangan; 6. Izin Pertambangan Rakyat; 7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus; 8. Penggunaan Tanah Untuk Usaha Pertambangan; 9. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; 10. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan; 11. Izin Usaha Jasa Pertambangan; 12.Tata Niaga 13. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; 14. Pendapatan Daerah; 15. Data dan Sistem Informasi Pertambangan; 16. Koordinasi; 17. Fasilistas, Kerjasama, dan Kemitraan; 18. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; 19. Penghargaan; 20. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 21. Pelaporan dan Evaluasi; 22. Perlindungan Masyarakat; 23. Pendanaan; 24. Larangan; 25. Sanksi Administrasi; 26. Sanksi Pidana; 27. Ketentuan Peralihan; 28. Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

16 Juli 2019

Tanggal Pengundangan

17 Juli 2019

Tanggal Berlaku

17 Juli 2019

Sumber

LD.2019/No.5

Subjek

BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 3291 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda no 5 .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

bUMD
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
ABSTRAK:	bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dikelola secara terarah, terpadu, berdayaguna, berhasilguna dan berwawasan lingkungan, agar dapat memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan; bahwa pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan Daerah, sehingga perlu upaya pengelolaan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat; bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Perencanaan; 4. Wilayah Pertambangan; 5. Izin Usaha Pertambangan; 6. Izin Pertambangan Rakyat; 7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus; 8. Penggunaan Tanah Untuk Usaha Pertambangan; 9. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; 10. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan; 11. Izin Usaha Jasa Pertambangan; 12.Tata Niaga 13. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; 14. Pendapatan Daerah; 15. Data dan Sistem Informasi Pertambangan; 16. Koordinasi; 17. Fasilistas, Kerjasama, dan Kemitraan; 18. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; 19. Penghargaan; 20. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 21. Pelaporan dan Evaluasi; 22. Perlindungan Masyarakat; 23. Pendanaan; 24. Larangan; 25. Sanksi Administrasi; 26. Sanksi Pidana; 27. Ketentuan Peralihan; 28. Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019. 58 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521