Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2013

Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

210/PMK.05/2013

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

31 Desember 2013

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2013

Tanggal Berlaku

01 Januari 2014

Sumber

BN.2013/No.1614, jdih.kemenkeu.go.id: 6 Hlm.

Subjek

APBN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1670 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2013 PMK 210.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PMK No. 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521


2013
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 210/PMK.05/2013, BN.2013/No.1614, jdih.kemenkeu.go.id: 6 Hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga
ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.