Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Penyelenggaraan Pos Bagian Kesatu : Penyelenggara Pos Bagian Kedua : Izin Dan Rekomendasi Penyelenggaraan Pos, Terdiri Atas Paragraf 1 Izin Penyelenggaraan Pos, Paragraf 2 Rekomendasi Penyelenggaraan Pos Bagian Ketiga : Layanan Penyelenggaraan Pos Bagian Keempat : Persyaratan Bagian Kelima : Tata Cara Pemberian Rekomendasi Bagian Keenam : Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pos Bagian Ketujuh : Perluasan Wilayah Usaha Dan Keagenan Pos 5. Penyelenggaraan Telekomunikasi Bagian Kesatu : Usaha Jasa Warnet Bagian Kedua : Layanan Dan Usaha Jasa Jaringan Internet Hotspot Bagian Ketiga : Layanan Jasa Internet Service Provider Dan Voice Over Internet Protocol (VoIP) Bagian Keempat : Usaha Jasa Multimedia Bagian Kelima : Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi Bagian Keenam : Usaha Permainan Daring (Game Online) Bagian Ketujuh : Penyelenggara Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/IKG) Bagian Kedelapan : Layanan Operator Telekomunikasi Bagian Kesembilan: Penggelaran Kabel Telekomunikasi Bagian Kesepuluh : Pembangunan Menara Telekomunikasi 6. Pengaturan Khusus Warnet Dan/Atau Permainan Daring Bagian Kesatu : Lokasi Dan Asosiasi Bagian Kedua : Sistem Keamanan Dan Perlindungan Masyarakat 7. Penyelenggaraan Penyiaran Bagian Kesatu : Televisi Berlangganan, Terdiri Atas: Paragraf 1 Penyelenggaraan Televisi Berlangganan, Paragraf 2 Perizinan Televisi Berlangganan Bagian Kedua : Radio Dan Televisi Swasta, Terdiri Atas: Paragraf 1 Penyelenggaraan Radio Dan Televisi Swasta, Paragraf 2 Perizinan Penyiaran Radio Dan Televisi Swasta, Paragraf 3 Penyelenggaraan Televisi Dan Radio Komunitas, Paragraf 4 Perizinan Televisi Dan Radio Komunitas 8. Penggunaan Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Usaha Dan Jasa Di Bidang Komunikasi Dan Informatika 9. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Bagian Kesatu : Pembinaan Bagian Kedua : Pengawasan Dan Pengendalian 10. Sanksi 11. Ketentuan Pidana 12. Penyidikan 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup