Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 7 Tahun 2019

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Wewenang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup; c. Perencanaan; d. Pemanfaatan; e. Pengendalian; f. Pemeliharaan; g. Perizinan PPLH; h. Pengelolaan B3 dan Limbah B3; i. Ruang Terbuka Hijau; j. Kerjasama dan Kemitraan; k. Sistem Informasi Lingkungan Hidup; l. Hak, Kewajiban dan Larangan; m. Peran Serta Masyarakat; n. Pembinaan dan Pengawasan; o. Sanksi; p. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; q. Ketentuan Penyidikan; r. Ketentuan Pidana; s. Pembiayaan; t. Ketentuan Peralihan; u. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buol Nomor 7 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buol

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Buol

Tanggal Penetapan

13 September 2019

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2019/No.7, TLD No. 7

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buol

Bidang

Halaman ini telah diakses 907 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

LINGKUNGAN HIDUP
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2019/No.7, TLD No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:	a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagalmana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsinya; b. bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu, dan konsisten; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 63 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup, bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buoi, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buoi, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932). Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Wewenang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup; c. Perencanaan; d. Pemanfaatan; e. Pengendalian; f. Pemeliharaan; g. Perizinan PPLH; h. Pengelolaan B3 dan Limbah B3; i. Ruang Terbuka Hijau; j. Kerjasama dan Kemitraan; k. Sistem Informasi Lingkungan Hidup; l. Hak, Kewajiban dan Larangan; m. Peran Serta Masyarakat; n. Pembinaan dan Pengawasan; o. Sanksi; p. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; q. Ketentuan Penyidikan; r. Ketentuan Pidana; s. Pembiayaan; t. Ketentuan Peralihan; u. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 47 Halaman, Penjelasan: 13 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521