Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017

Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon untuk Penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip pelayanan dan jenis pelayanan, pelimpahan kewenangan, mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat, pengawasan dan pembinaan, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon untuk Penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kota Ambon

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Ambon

Tanggal Penetapan

27 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

27 Januari 2017

Tanggal Berlaku

27 Januari 2017

Sumber

BD. No. 2017/6, LL Kota Ambon : 12 Hlm

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Ambon

Bidang

Halaman ini telah diakses 582 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI NOMOR 6 TAHUN 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON UNTUK PENANDATANGANAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL - PERIZINAN -NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD. No. 2017/6, LL Kota Ambon : 12 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon untuk Penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
ABSTRAK:	Bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di bidang Izin Prinsip Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, maka perlu adanya pelimpahan kewenangan Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 65 Tahun 2005; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PEPRES No. 97 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2008; KEPMENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003; KEPMENPAN No. 25/KEP/M.PAN/2/2004; KEPMENPAN No. 26/KEP/M.PAN/2/2004; PERKABAKORPENMOD No. 14 Tahun 2015; PERKABAKORPENMOD No. 15 Tahun 2015; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2016; PERWAKOTAMBON No. 38 Tahun 2016; Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip pelayanan dan jenis pelayanan, pelimpahan kewenangan, mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat, pengawasan dan pembinaan, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2017. Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017

Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon untuk Penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT