Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 5 Tahun 2016

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Klasifikasi Minuman Beralkohol 3. Pengendalian Bagian Kesatu : Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, terdiri atas Paragraf 1 Umum; Paragraf 2 Objek dan Subjek; Paragraf 3 Jenis Minuman; Paragraf 4 Sifat Izin Dan Tempat Penjualan; Paragraf 5 Persyaratan, Tata Cara Mengajukan izin, Dan Format Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; Paragraf 6 Masa Berlaku Izin; Paragraf 7 Kewajiban Pemegang Izin; 4. Larangan Bagian Kesatu : Penjualan Minuman Beralkohol Golongan Bagian Kedua : Minuman Beralkohol Tradisional Bagian Ketiga : Minuman Oplosan Bagian Keempat : Konsumsi Minuman Beralkohol 5. Pengawasan 6. Peran Serta Masyarakat 7. Sanksi Administratif 8. Ketentuan Pidana Bagian Kesatu : Pelanggaran Bagian Kedua : Kejahatan 9. Penyidikan 10. Ketentuan Khusus 11. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Balangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Paringin

Tanggal Penetapan

20 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

20 Januari 2016

Tanggal Berlaku

20 Januari 2016

Sumber

LD.2016/NO.5

Subjek

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Balangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 987 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 2016.05-Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KESEHATAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

Bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol berimbas pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat menghambat pembangunan, tindakan anarkis dan kriminal oleh orang atau sekelompok orang ditengah masyarakat salah satunya dipicu oleh mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan keberadaan minuman beralkohol agar kehidupan warga masyarakat berjalan dengan tertib, tentram aman dan damai. Di sisi lain, di Kabupaten Balangan terdapat masyarakat adat yang dalam kegiatan adat atau upacara keagamaan menyuguhkan minuman beralkohol tradisional sehingga perlu disikapi dengan keajegkan dan kearifan dari Pemerintah Daerah dan diperlukan pula peran dari masyarakat adat agar minuman beralkohol tradisional tidak dipergunakan diluar hakikat yang berlaku bagi mereka secara turun temurun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan. Berdasarkan hal-hal tersebut; perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Klasifikasi Minuman Beralkohol 3. Pengendalian Bagian Kesatu : Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, terdiri atas Paragraf 1 Umum; Paragraf 2 Objek dan Subjek; Paragraf 3 Jenis Minuman; Paragraf 4 Sifat Izin Dan Tempat Penjualan; Paragraf 5 Persyaratan, Tata Cara Mengajukan izin, Dan Format Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; Paragraf 6 Masa Berlaku Izin; Paragraf 7 Kewajiban Pemegang Izin; 4. Larangan Bagian Kesatu : Penjualan Minuman Beralkohol Golongan Bagian Kedua : Minuman Beralkohol Tradisional Bagian Ketiga : Minuman Oplosan Bagian Keempat : Konsumsi Minuman Beralkohol 5. Pengawasan 6. Peran Serta Masyarakat 7. Sanksi Administratif 8. Ketentuan Pidana Bagian Kesatu : Pelanggaran Bagian Kedua : Kejahatan 9. Penyidikan 10. Ketentuan Khusus 11. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2016.
21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 5 Tahun 2016

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT