Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 7 Tahun 2016

Pajak Parkir

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK; 3. DASAR PENGENMN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; 4. WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK; 5. PENETAPAN; 6. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; 7. KEDALUWARSA DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA; 8. SANKSI ADMINISTRATIF: 9. PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF; 10. KETENTUAN PENYIDIKAN; 11. KETENTUAN PIDANA; 12. KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir

T.E.U.

Indonesia, Kota Denpasar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Denpasar

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

21 November 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/NO.7

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Denpasar

Bidang

Halaman ini telah diakses 2670 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 7 tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK-PARKIR

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Parkir

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Parkir merupakan kewenangan Daerah dan sumber pendapatan daerah; b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemungutan pajak parkir, perlu memberikan arahan dan landasan hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik bagi Pemerintah Kota beserta aparaturnya, maupun subjek pajak dan wajib pajak; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;
1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK; 3. DASAR PENGENMN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; 4. WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK; 5. PENETAPAN; 6. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; 7. KEDALUWARSA DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA; 8. SANKSI ADMINISTRATIF: 9. PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF; 10. KETENTUAN PENYIDIKAN; 11. KETENTUAN PIDANA; 12. KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521