Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 69 Tahun 2017

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pelimpahan sebagian urusan wewenang kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi urusan pemerintahan, urusan pekerjaan umum, urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 69 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Morowali

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Bungku

Tanggal Penetapan

11 September 2017

Tanggal Pengundangan

12 September 2017

Tanggal Berlaku

12 September 2017

Sumber

BD.2017/NO.-

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Morowali

Bidang

Halaman ini telah diakses 557 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

(342) Peraturan-Bupati-No-69-2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2017/NO.-
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif dan efisien, Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaimana urusan yang menjadi wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah; bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati, perlu diberikan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati; UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun 2008; Permendagri Nomor 4 Tahun 2008; Perda Nomor 11 Tahun 2016; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pelimpahan sebagian urusan wewenang kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi urusan pemerintahan, urusan pekerjaan umum, urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017. 12 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521