Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 12 Tahun 2013

Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern Di Provinsi Kalimantan Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, Dan Penataan Pasar Modern Di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup, Asas, Dan Tujuan; 3. Penggolongan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern 4. Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 5. Penataan Pasar Modern; 6. Kewajiban Dan Larangan; 7. Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Perbatasan Kabupaten/Kota; 8. Perizinan; 9. Pembinaan Dan Pengawasan ; 10. Sanksi Administratif; 11. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern Di Provinsi Kalimantan Selatan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

27 November 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/NO.12

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1383 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 12 TAHUN 2013 cetak untuk sos.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern Di Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:	bahwa tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat terutama sektor perekonomian dengan mengedepankan prinsip kerja sama dan kekeluargaan; bahwa pasar merupakan salah satu pusat perekonomian kerakyatan yang harus mendapat perhatian agar dapat tumbuh dan berkembang untuk mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat; bahwa selain pasar tradisional, di Kalimantan Selatan Pasar Modern mengalami perkembangan yang cukup pesat; bahwa agar Pasar Tradisional dan Pasar Modern dapat berkembang secara serasi, seimbang, dan saling menguntungkan, perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Pasar Tradisional serta penataan bagi Pasar Modern; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Kalimantan Selatan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 ; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, Dan Penataan Pasar Modern Di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup, Asas, Dan Tujuan; 3. Penggolongan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern 4. Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 5. Penataan Pasar Modern; 6. Kewajiban Dan Larangan; 7. Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Perbatasan Kabupaten/Kota; 8. Perizinan; 9. Pembinaan Dan Pengawasan ; 10. Sanksi Administratif; 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521