Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2003

Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEBIJAKSANAAN DAERAH; BAB III TAHAPAN PENGEMBALIAN; BAB IV PERSYARATAN PENGEMBALIAN; BAB V PROSES PENGEMBALIAN; BAB VI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT; BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI; BAB VIII LAPORAN; BAB IX SANKSI; BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Kuala Kapuas

Tanggal Penetapan

26 Juli 2003

Tanggal Pengundangan

26 Juli 2006

Tanggal Berlaku

26 Juli 2003

Sumber

LD.2003/3 seri E

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas

Bidang

Halaman ini telah diakses 536 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KAPUAS NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBALIAN PENGUNGSI DAMPAK KOMPLIK ET OKE.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

hak asasi manusia
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2003/3 seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnik
ABSTRAK:	bahwa untuk menciptakan suasana kehidupan di Kabupaten Kapuas yang damai, aman dan demokratis sebagaimana filosofi "Humas Betang" dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dilakukan penyelenggaraan penduduk dampak konflik etnik di Kabupaten Kapuas. Musyawarah Rakyat Kabupaten Kapuas tanggal 9 sampai dengan 10 Mei 2001 dan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2001 di Palangka Raya serta Musyawarah Besar Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Agustus 2001 di Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan sumber aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti pelaksanaannya UU No 27 Tahun 1959; UU No 15 Tahun 1997; UU No 22 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; PP No 25 Tahun 2000; PP No 20 Tahun 2001; Perda Prov Kalteng No 9 Tahun 2001; Perda Kab Kapuas No 5 Tahun 1992; Perda Kab Kapuas No 17 Tahun 2000; Perda Kab Kapuas No 5 Tahun 2001 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEBIJAKSANAAN DAERAH; BAB III TAHAPAN PENGEMBALIAN; BAB IV PERSYARATAN PENGEMBALIAN; BAB V PROSES PENGEMBALIAN; BAB VI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT; BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI; BAB VIII LAPORAN; BAB IX SANKSI; BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2003. 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521