Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 40 Tahun 2016

Penyuluhan Sosial Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Kaur

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 6 : (1) Metode penyuluhan sosial dapat dilakukan melalui a. Individu; b. Kelompok; dan c. Masal. Pasal 8 : (1) Teknik penyuluhan sosial terdiri atas : a. Komunikasi; b. Informasi; c. Motivasi; dan d. Edukasi. Pasal 9 : (1) Tahapan Penyuluhan sosial meliputi : a. Persiapan; b. Pelaksanaan; dan c. Pengendalian.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penyuluhan Sosial Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Kaur

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

18 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

19 Mei 2016

Tanggal Berlaku

19 Mei 2016

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 437

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 605 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup 40 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYULUHAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 437
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyuluhan Sosial Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:	a. Bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan social dan agar dapat tercipta kesepahaman, kesadaran dan tanggung jawab social masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur; b. Bahwa agar pelaksanaan penyuluhan sosial dapat berjalan secara tertib, terarah dan terpadu, perlu adanya aturan yang mengatur mengenai penyuluhan sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur; 1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 11 Tahun 2009 4. UU No. 13 Tahun 2011 5. UU No. 23 Tahun 2014 6. PP No. 38 Tahun 2007 7. PP No. 40 Tahun 2010 8. PP No. 39 Tahun 2012 9. PP No. 63 Tahun 2013 10. Permensos No. 10 Tahun 2014 11. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2007 Pasal 6 : (1) Metode penyuluhan sosial dapat dilakukan melalui a. Individu; b. Kelompok; dan c. Masal. Pasal 8 : (1) Teknik penyuluhan sosial terdiri atas : a. Komunikasi; b. Informasi; c. Motivasi; dan d. Edukasi. Pasal 9 : (1) Tahapan Penyuluhan sosial meliputi : a. Persiapan; b. Pelaksanaan; dan c. Pengendalian.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2016. 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521