Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 6 Tahun 2014

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya dan PT. Bank Sumut

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya dan PT. Bank Sumut dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang tujuan; penyertaan modal; pelaporan dan pengawasan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal pemerintah tahun 2014 kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan penggunaannya dilaporkan oleh Pihak Direksi kepada Bupati melalui Dewan Komisaris, sedangkan penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan menerbitkan Surat Bukti Penyertaan Modal berupa sertifikat kolektif saham atas nama Pemerintah Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batubara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya dan PT. Bank Sumut

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Batubara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Limapuluh

Tanggal Penetapan

19 Mei 2014

Tanggal Pengundangan

20 Mei 2014

Tanggal Berlaku

20 Mei 2014

Sumber

LD.2014/No. 6

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Batubara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1802 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda_Batubara_Nomor 6 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA DAN PT. BANK SUMUT
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya dan PT. Bank Sumut
ABSTRAK:	Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya, perlu ditindaklanjuti dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagai modal dasar Perseroan Terbatas untuk menggerakkan ekonomi Kabupaten Batu Bara. PT. Bank Sumut Tbk. merupakan Bank Umum milik Pemerintah Daerah yang sehat, maka dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyertakan modal pada PT. Bank Sumut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya dan PT. Bank Sumut. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2007; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perdakab Batu Bara Nomor 9 Tahun 2013. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya dan PT. Bank Sumut dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang tujuan; penyertaan modal; pelaporan dan pengawasan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal pemerintah tahun 2014 kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan penggunaannya dilaporkan oleh Pihak Direksi kepada Bupati melalui Dewan Komisaris, sedangkan penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan menerbitkan Surat Bukti Penyertaan Modal berupa sertifikat kolektif saham atas nama Pemerintah Daerah.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2014. 8 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521